KBR68H :: Tajuk

Tajuk 68H: Para Koruptor se-Indonesia, Bersoraklah!

2005-02-17T06:19:00.000-08:00

Jangan pernah berharap kasus-kasus korupsi besar di masa lalu bisa diungkap dan pelakunya bisa segera dijebloskan ke penjara. Lebih-lebih kasus korupsi yang terjadi sebelum 27 Desember 2002, ketika Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diterbitkan. Itulah pesan yang harus kita baca atas pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan uji materi yang diajukan tersangka korupsi Bram HD Manoppo. Bram adalah rekanan tersangka korupsi lain, yakni Gubernur Nangroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh dalam kasus pembelian helikopter produksi Rusia.

Memang hanya pertimbangan hukum, karena putusan Mahkamah Konstitusi sesungguhnya adalah menolak uji materi Undang-Undang KPK yang diajukan Bram. Tapi justru di sinilah letak masalah yang dilempar para anggota majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang hanya berpikir sangat teknis-juridis. Putusan mahkamah menjadi tidak tegas. Mengambang. Bahkan ada yang menilai, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi sudah menjadi preseden buruk bagi upaya pemberantasan korupsi.

Gampangnya begini, bagi anda yang korupsi sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi berdiri pada akhir Desember 2002, bersoraklah. Betul, bersorak-sorailah! Sebab kalau anda bisa menyewa pengacara hebat, yang pintar bersilat lidah, yang jago memelintir pasal-pasal hukum, kemungkinan besar anda akan lolos dari jeratan hukum dengan gampang. Anda tetap bisa menikmati harta kekayaan haram itu, karena menurut pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi hanya boleh menangani perkara-perkara yang terjadi sesudah lembaga itu berdiri.

Tak perlu menunggu lama. Sehari setelah putusan Mahkamah Konstitusi keluar, kemarin tersangka korupsi Abdullah Puteh langsung mengajukan putusan Mahkamah Konstitusi itu sebagai alat bukti baru. Tujuannya, apalagi kalau bukan agar Puteh lolos dari hukuman. Pengacara Puteh, Mohamad Assegaf meminta agar Puteh segera dibebaskan dari tahanan. Assegaf bilang, pengadilan ad hoc yang kini menyidangkan kasus Puteh tak punya kewenangan untuk memeriksa dan menahan Abdullah Puteh. Assegaf tampaknya merujuk tanggal transaksi pembelian helikopter itu, yakni 26 Juni 2002.

Itu baru kasus Abdullah Putreh. Padahal masih banyak kasus-kasus korupsi lain yang terjadi sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi berdiri. Sebagian terkonsentrasi pada bekas presiden Soeharto, anak-anaknya, dan juga kroni-kroninya. Sebut saja di antaranya: kasus korupsi pipanisasi BBM di Jawa yang melibatkan Siti hardiyanti Rukmana, Faisal Abda’oe dan Rosano Barack. Lantas kasus korupsi kontrak bantuan teknis PT Pertamina dengan PT Ustraindo Petro Gas yang melibatkan Ginanjar Kartasasmita, Faisal Abda’oe dan IB Soedjana. Juga Prajoga Pangestu yang terlibat kasus korupsi dana reboisasi dan Tanri Abeng dalam kasus skandal Bank Bali. Masih cukup banyak nama dan kasus lain yang bisa disebut, tapi yakinlah, anda akan capek mendengarnya.

Preseden buruk seperti ini, yang memberi peluang bagi koruptor untuk lolos dari jeratan hukum, memang selalu jadi batu sandungan bagi upaya membersihkan negara ini dari korupsi. Kita sempat berharap begitu banyak terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai instrumen pembersih. Kita pernah membayangkan, begitu komisi ini dibentuk, penangkapan besar-besaran terhadap para koruptor akan segera dilakukan. Tapi segera banyak yang kecewa. Sebagian kalangan menilai, komisi anti-korupsi ini bergerak lamban. Tidak gesit. Padahal begitu banyak indikasi dan laporan penyelewengan menumpuk di kantornya. Belum lagi rasa kecewa itu terobati, kini ditambah lagi dengan munculnya pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang membatasi kerja komisi.

Karena itu, tak bisa lain, kepada para koruptor yang hingga sekarang masih bebas berkeliaran, kita sampaikan ucapan ini: Semoga anda menikmati hari-hari yang pasti melegakan ini. Bangsa ini memang tak pernah serius untuk membersihkan dirinya sendiri. Dan itulah yang menjadi sumber kemenangan anda.

Wahai para koruptor se-Nusantara, berpestaporalah!

Mengejar Koruptor Di Luar Negeri

2005-02-08T10:38:00.000-08:00

Dari kantor kejaksaan Agung, tersiar kabar baru ini. Bahwa Kejagung akan membentuk sebuah komisi khusus yang bertugas untuk mengejar para koruptor yang kabur ke luar negeri. Hal ini diungkapkan Jaksa Agung Abdul Rachman Saleh kepada wartawan di Pekan Baru Selasa kemarin.

Kabar baru? Memang, ini kabar baru. Tetapi ceritanya lama, bahkan usang. Atau kata anak muda sekarang: basi. Karena berbagai niat mengejar para koruptor di luar negeri sudah dari dulu diungkap berbagai pejabat. Kita juga sudah beberapa kali mendapat kabar adanya misi aparat pemerintah Indonesia yang dikirim ke luar negeri, misalnya ke Australia dan Singapura, untuk mengupayakan ekstradisi para koruptor kita yang bermukim di negara-negara itu. Tetapi sampai sekarang hasilnya tak pernah kelihatan.

Mungkin tidak pada tempatnya kita menyerang pemerintah terus-menerus mengenai belum berhasilnya langkah diplomatik untuk mengekstradisi para koruptor itu. Karena negeri-negeri itu bukannya sengaja melindungi buron pidana ekonomi besar itu. Tetapi negeri-negeri itu memiliki hukumnya sendiri-sendiri, yang melarang polisi untuk melakukan penangkapan begitu saja, apalagi melakukan ekstradisi terhadap negara yang tak memiliki perjanjian ekstradisi. Kita juga tak bisa begitu saja mengutuk negara-negara tempat pelarian para koruptor itu. Namun pernyataan bahwa kejaksaan agung akan membentuk komisi untuk memburu koruptor di luar negeri, terasa mengganggu, karena beberapa hal.

Pertama, hal ini membuat kejaksaan Agung seperti hanya bertugas membentuk komisi atau badan-badan khusus belaka. Sejak Abdul Rachman Saleh ditunjuk menjadi Jaksa Agung oleh presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, kita belum mendapat isyarat adanya langkah penegakan hukum yang berarti dari kantor kejaksaan Agung kecuali penbentukan badan-badan itu. Pertama, pembentukan Komisi Kejaksaan yang katanya bertugas untuk memantau dan mengevaluasi kinerja para jaksa Agung. Sesudah itu pembentukan semacam lembaga penasihat, yang tugasnya memberikan berbagai pertimbangan, dan sudah pasti nasihat, terhadap jaksa Agung. Kemudian, Komisi Perburuan Koruptor di luar negeri ini.

Kedua, hal ini membuat Jaksa Agung kelihatan seperti tak punya prioritas. Apakah perburuan koruptor di luar negeri itu benar-benar mesti jadi prioritas kerja Kejaksaan Agung sekarang ini? Kita perlu mengingatkan, bahwa yang ditunggu dari kejaksaan Agung adalah gebrakan dalam menindak para koruptor mulai dari kelas teri sampai kelas kakap, dari kelas kecoa sampai kelas kuda nil, yang sekarang ini bukan saja bebas berkeliaran, namun terus menduduki berbagai jabatan penting, dan terus melakukan kegiatan korupsi mereka. Para koruptor di luar negeri, memang jangan dilupakan. Tetapi mereka setidaknya sudah divonis bersalah, dan prosesnya lebih rumit karena berkaitan dengan pemerintah dan hukum negara lain. Yang lebih penting adalah menindak para koruptor yang masih terjangkau secara cepat oleh hukum dan aparat kita sendiri. Harusnya ini lebih gampang, dan akan membuktikan kepada kita, rakyat Indonesia, bahwa Kejaksaan Agung bukan saja punya tekad, namun punya langkah nyata dalam menagani korupsi. Jangan sampai orang menduga, bahwa pembentukan komisi-komisi itu sekadar merupakan upaya jaksa agung untuk mengalihkan perhatian publik dari apa yang seharusnya ia kerjakan.

Adapun tentang hal yang berkaitan dengan para koruptor buron itu, Kejaksaan Agung bisa melakukan hal yang nyata dan bisa berhasil cepat. Yakni penindakan besar-besaran terhadap para aparat yang berperan, besar atau kecil, sengaja karena bersekongkol atau lalai belaka, dalam meloloskan para koruptor itu ke luar negeri. Ini langkah yang bisa memberikan efek jera dan gertak kepada aparat yang selama ini diketahui memang gampang dibeli oleh para pelanggar hukum.

Sangat disesalkan, bahwa Kejaksaan Agung yang awalnya begitu diharap banyak orang, karena dipimpin oleh Abdul Rachman Saleh, orang yang dikenal memiliki integritas kuat, ternyata belum memperlihatkan pekerjaan nyata hingga bulan ke-empat pemerintahan SBY. Di luar pembentukan komisi-komisi dan sejenisnya itu, Jaksa Agung lebih sibuk dengan berbagai pernyataan, namun miskin dengan tindakan kongkret. Kalaulah ada ratusan kasus korupsi yang sudah diproses, itu lebih merupakan tindakan kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi di berbagai daerah. Bukan merupakan karya kejaksaan Agung.

Jadi, jaksa Agung Abdul Rachman Saleh masih berhutang banyak kepada kita. Dan ia harus menjawabnya bukan dengan membentuk badan-badan atau komisi-komisi. ***

Tajuk 68H: Jangan Abaikan Bencana Lain

2005-02-04T07:16:00.000-08:00

Ibarat peribahasa kuno, sudah jatuh tertimpa tangga. Begitulah yang kita alami sekarang. Sudah goncang kita oleh kehancuran dahsyat yang menyapu Aceh dan Nias, dengan ratusan ribu orang tewas dan hilang, dan kerusakan trilyunan rupiah. Masih pula harus kita alami berbagai bencana di tempat lain.

Di Garut dan beberapa tempat di Kabupaten Bandung, kemarin terjadi gempa bumi berkekuatan sedang, yang menghancurkan banyak rumah dan menewaskan serta melukai sejumlah orang. Sebelumnya gempa juga terjadi di Sulawesi, mengakibatkan banyak warga lari lintang-pukang ke arah gunung dalam ketakutan amat sangat, bahwa gempa itu akan diikuti badai Tsunami seperti terjadi di Aceh dan Nias. Di tempat lain, di sejumlah kawasan di Sumatera, banjir menghantam, sehingga ratusan hektar sawah mengalami gagal panen. Banjir juga menyerang beberapa daerah di Jakarta dan sekitarnya, yang belakangan ini diguyur hujan besar siang dan malam. Seementara itu, bencana lain juga mengancam: wabah demam berdarah 84 dari 256, atau sepertiga kelurahan di Jakarta dinyatakan sebagai daerah bahaya demam berdarah.

Itu semua merupakan musibah yang memilukan. Tak perlu kita repot dengan analisis dan tafsiran supranatural murahan, tentang apa arti semua ini, apakah ini merupakan azab dan hukuman Tuhan, dan sejenisnya. Karena seluruh bencana itu merupakan persoalan nyata yang harus kita hadapi dengan tindakan nyata pula. Otak-atik taksiran supranatural itu sama sekali tidak membantu para korban dalam menghadapi bencana yang pasti sangat berat itu.

Hal lain yang kita catat adalah, solidaritas dan seluruh upaya bantuan kemanusiaan kita hingga saat ini sangat terfokus ke Aceh dan Nias. Ini di satu sisi, sangat bisa dimengerti. Mengingat tingkat kehancuran, kerusakan dan kematian akibat Tsunami 26 desember itu memang tak terbayangkan dahsyatnya. Nyaris tak ada orang Aceh yang tak mengalami kehilangan keluarga, kendati bukan keluarga inti. Dan nyaris tak ada orang Aceh yang tidak mengalami kehilangan atau kerugian harta benda. Terutama di sepanjang pesisir Barat. Sejumlah daerah bahkan mengalami kehancuran yang hampir total: lebih dari 90 persen. Sehingga rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh akan merupakan sebuah proyek raksasa yang memakan waktu lama dan dan membutuhkan biaya sangat besar.

Tetapi kita tetap harus menyisakan perhatian kita untuk persoalan lain, untuk menangani bencana-bencana di beberapa daerah lain. Berbagai kalangan masyarakat di Jakarta, Sumatera Sealtan, Sulawesi, Jawa Barat, juga membutuhkan bantuan kita. Pula saudara-saudara kita di Alor, Nusa Tenggara Timur, yang sempat diterjang bencana alam besar, namun kemudian masalahnya seperti lenyap terlupakan, sesudah terjadinya Tsunami di Aceh dan Nias.

Aceh harus kita tangani dengan konsentrasi tinggi. Tetapi saudara-saudara kita di tempat bencana lain juga tak boleh kita abaikan, tak boleh kita lupakan. Terhadap mereka, solidaritas kita harus juga diungkapkan dengan berbagai cara. Dan bantuan juga harus dikumpulkan sebanyak--banyaknya.

Kendati kerusakan dan tingkat kematian yang dialami di daerah-daerah itu tak sespektakuler Aceh dan Nias, rakyat Indonesia di tempat bencana lain juga menghadapi masalah besar dengan hiduupnya. KArena sebagian besar dari mereka adalah masyarakat miskin dan pas-pasan. Harta mereka yang tak seberapa dan rumah mereka yang sederhana dihancurkan gempa, banjir, dan wabah demam berdarah. Mereka juga menanti uluran tangan kita, dan penanganan yang sungguh-sungguh dari pemerintah.Dan pemerintah sama sekali tidak boleh lalai dalam menangani, membantu dan menyelamatkan korban di daerah-daerah bencana itu. ***

Trauma Lama Pers Kita

2005-02-03T01:03:00.000-08:00

Tanpa banyak didahului debat publik di media massa, Presiden Susilo Bambang Yudoyono Senin lalu meneken sebuah keputusan penting menyangkut kabinet. Keputusan berbentuk Peraturan Pemerintah itu adalah mengubah status Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi menjadi sebuah departemen. Keputusan ini baru disampaikan kepada wartawan kemarin sore.

Departemen baru ini tetap bernama sama, yakni Departemen Komunikasi dan Informasi. Hal penting yang menandai perubahan status ini adalah berpindahnya Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi dari Departemen Perhubungan ke Departemen Komunikasi dan Informasi. Ini berarti kalau sebelumnya Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Sofyan Djalil hanya punya kewenangan sebatas policy atau kebijakan, mulai sekarang kewenangan itu meluas sejalan dengan penambahan sebuah direktorat jendral dari departemen lain.

Satu pertanyaan yang kemudian muncul adalah sebuah kekhawatiran lama. Jangan-jangan dengan perubahan status ini, Departemen Kominfo akan menjalankan peran seperti Departemen Penerangan a la rezim Soeharto. Sebuah departemen yang punya kekuasaan luar biasa karena sanggup membunuh media massa yang tak disukai rezim penguasa, tanpa lewat jalur pengadilan. Sebuah departemen yang memposisikan dirinya sebagai lembaga paling pintar, dengan kewenangan yang mereka sebut sebagai pembinaan. Padahal yang disebut membina itu tak lebih hanya berisi aturan yang menelikung kebebasan pers.

Untunglah, setidaknya lewat wawancara dengan radio 68H kemarin, Menteri Kominfo Sofyan Djalil memberikan jaminan, perubahan status lembaga barunya tak akan mengarah kepada fungsi Departemen Penerangan zaman Orde Baru. Sepanjang berurusan dengan media massa, Menteri Kominfo hanya berfungsi sebagai juru bicara pemerintah menyangkut berbagai kebijakan publik. Menurut Sofyan Djalil, Departemen Kominfo akan lebih fokus pada pengembangan teknis pos dan telekomunikasi termasuk telematika.

Kita sambut perubahan status ini dengan sebuah kelegaan. Pertama, jaminan tidak adanya pengekangan pers a la Departemen Penerangan. Kedua, dengan berpindahnya direktorat jendral pos dan telekomunikasi di bawah payung Departemen Kominfo, masalah yang berkaitan dengan dunia penyiaran misalnya, hanya berurusan dengan satu departemen. Lebih efektif dan efisien. Sebab selama ini, diakui atau tidak, ada semacam tarik-menarik masalah penyiaran di antara kementerian kominfo dengan Departemen Perhubungan. Dua lembaga ini sama-sama merasa memiliki kepentingan dengan masalah penyiaran dan distribusi frekuensi gelombang radio.

Birokrasi modern memang harus diarahkan untuk bersifat efisien dan lincah. Dan dikembalikan ke fungsi ilmiahnya, yakni semata-mata sebagai lembaga negara yang berfungsi melayani kepentingan publik. Titik. Semakin gemuk tubuh birokrasi, dia cenderung semakin lamban bergerak dan berbeaya tinggi. Sebaliknya, semakin ramping, birokrasi akan kian lincah, cepat, dan murah. Dalam sebuah negara yang terkenal watak korupnya seperti Indonesia, birokrasi yang ramping lah yang kita butuhkan.

Kita berharap, perubahan status dari kementerian negara menjadi sebuah departemen kominfo, kebebasan pers akan tetap bisa berkembang semakin profesional. Tanpa campur tangan negara yang terlalu dalam. Carut-marut distribusi frekuensi gelombang radio harus bisa ditata lebih baik dan perkembangan teknologi informasi, termasuk telematika, lebih bisa mendapatkan ruang gerak lebih lega, tidak terhambat birokrasi yang terlampau ruwet. Dan semuanya harus berbiaya murah. Harapan semacam inilah yang harus dipenuhi Departemen Kominfo. Kalau tidak, kita hanya akan jalan di tempat. Yang berubah hanya direktorat ini pindah ke direktorat itu, tanpa perubahan yang signifikan. Dan kita tahu, baik Menteri Sofyan Djalil apalagi Presiden Susilo Bambang Yudoyono, pasti tak ingin hal itu terjadi. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Itulah makna perubahan.

Sejak Semalam di Malaysia...

2005-02-01T07:09:00.000-08:00

Sejak semalam di Malaysia. Setengah juta tenaga kerja asal Indonesia masih ada yang belum kelar mengepak barang. mereka yang dinyatakan melewati batas waktu bkerja tanpa dokumen lengkap---orang-orang Indonesia yang tak kebagian rejeki di negeri sendiri itu---harus pulang. bila pagi ini tidak berada di bibir pelabuhan, sekitar 400 ribu pasukan rela atau semacam pengamanan swakarsa yang disiagakan Pemerintah Malaysia siap menggebah mereka.

Selain tenaga kerja, razia juga dilakukan kepada para majikan. Pemerintah Malaysia menetapkan denda cukup besar bila mereka ketahuan menyembunyikan pekerja tanpa ijin resmi. Nilainya setara dengan 25 juta rupiah. Penerapan sangsi ini mau membuktikan bahwa Pemerintah Negeri tetangga itu sadar penuh, sukses–gagalnya proyek pemulangan turut ditentukan oleh majikan.

Andai batas waktu ditaati, lautan manusia bakal berjejal di pelabuhan menunggu antrian pulang. Antrian yang dipastikan berlangsung berhari-hari, karena pemerintah Indonesia cuma mampu menyediakan 2 kapal lautnya untuk mengangkut hampir sejuta orang. Kedua kapal telah beroperasi pada tanggal 27 dan 30 Januari lalu. Menurut data Kedutaan Besar Republik Indonesia, hingga semalam baru sekitar 300 ribu orang mendaftarkan diri untuk mendapat amnesti aatau pengampunan. Sebagian sudah terangkut sebagian menunggu giliran. diperkirakan ada 500-an ribu orang yang masih bertahan diperkebunan-perkebunan Serawak dan Sabah.

***

Bapak Ibu Saudara. Setiba di Indonesia nanti, orang-orang yang tak kebagian rejeki di negeri sendiri itu dijanjikan bisa kembali. Pemerintah kedua negara menjamin mereka ke tempat semula. Menjadi buruh dperkebunan, pertukangan, atau sektor informal dan rumah tangga atau pekerjaan kasar lainnya yang gagal disediakan oleh pemerintanya sendiri. Maka jadi pertanyaan, mengapa masih ada setengah juta yang belum terdata, belum minta diampuni, enggan kembali untuk mengurus keterangan jatidiri dan ijin resmi?

Penjelasan kedutaan besar Indonesia cenderung menggampangkan soal. Katanya, pekerja Indonesia malas mengurus administrasi. Alasannya, para pekerja yakin bakal ada kelonggaran lagi dari Malaysia. Sekedar mengingatkan, tenggat waktu 31 Januari memang perpanjangan ketiga. Tenggat 31 Desember diundur lantaran Malaysia maklum Indonesia kelimpungan mengatasi korban gelombang tsunami.

Pikiran-pikiran atau lebih tepatnya harapan akan adanya kelonggaran baru, bukan tak mungkin ada. Tapi sebaliknya, perlu ditanyakan sejauh mana informasi tentang amnesti menyusup ke perkebunan-perkebunan sampai ke dapur-dapur tempat pembantu rumah tangga Indonesia bekerja. Juga bagaimana proses sosialisasi ke ruang-ruang makan majikan mereka. Pasti sudah dilakukan, namun lebih pasti lagi belum dengan daya optimum. Malah terdengar kabar, banyak tenaga kerja belum mengetahui bahwa mengurus pengampunan dan kelengkapan dokumen dilakukan tanpa pungutan biaya. Gratis. Lalu ada kabar tentang calo-calo amnesti yang berkeliaran. Keterlaluan memang.

Mereka yang mengetahui informasi tentang amnesti dan punya niat mengurusipun sebagian terbentur soal lain. Gaji yang masih tertahan di saku majikan. Karuan mereka enggan pulang tanpa membawa hasil berpayah-payah. Kendati ada garanti dari kedua pemerintah, mereka juga menduga bukan tak mungkin majikan akan menolak atau memperlakukan mereka sebagai tenaga kerja baru.

***

Sejatinya, kerumitan begini bisa dihindari jauh-jauh hari. Aktivis-aktivis organisasi pembela buruh migran, sempat menganjurkan “Jalan Korea”, yakni pemutihan. Tenaga kerja yang dianggap ilegal tidak mesti dipulangkan, melainkan langsung ditangani di negara tempat bekerja. Selain lebih mudah bagi para tenaga kerja, biaya yang dikeluarkan pemerintah lebih murah.

Tapi, kita tak mendengar opsi ini mendapat perhatian dari Malaysia. Juga dari Indonesia, negara yang gagal menyediakan pekerjaan—kerja kasar sekalipun—bagi warganya. Jadilah, sejak semalam di Malaysia, antrian, petak umpet dan kejar-kejaran jadi drama ulangan. Dan hari ini, drama memasuki babak antiklimaks, setelah otorita di Indonesia sempat mengembangkan senyum optimistis bahwa mereka mampu menyelesaikan persoalan.

***

Semalam di Malaysia, Pemerintah Indonesia sekali lagi gagal menyelamatkan warga negaranya.

Tajuk 68H: Menghindari "Kata Mati" dalam Perundingan

2005-01-31T07:12:00.000-08:00

Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, akhir pekan kemarin, mencapai kesepakatan gencatan senjata. Lewat perundingan di Helsinki, kedua belah pihak setuju untuk mengakhiri perang. Inilah barangkali satu-satunya kabar menggembirakan tentang Aceh, setelah digoncang gempa dan tsunami. Bencana yang menelan korban hampir 230 ribu jiwa itu, rupanya mendorong kedua pihak yang bertikai untuk mencari penyelesaian damai. Demi kebaikan masyarakat Aceh. Kita bersyukur jalan menuju perdamaian itu akhirnya terbuka.

Memang belum semua hal terpecahkan. Perundingan Helsinki yang dihadiri Perdana Menteri GAM, Malik Mahmud serta Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin, itu belum mencapai kata sepakat tentang solusi masa depan Aceh. Tetapi kesepakatan untuk menghentikan perang, menghentikan saling bunuh dan bernegosiasi, adalah langkah awal yang sangat penting. Atas prakarsa Crisis Management Initiative, lembaga independen pimpinan mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari, forum ini akan segera dilanjutkan dengan membahas masalah yang fundamental.

Kita paham perbedaan itu. Gerakan Aceh Merdeka, GAM, bercita-cita untuk mendirikan negara sendiri, terpisah dari Indonesia. Disuburkan oleh perlakuan Jakarta yang meminggirkan masyarakat Aceh, GAM mendapat angin dan sulit dihentikan dalam hampir 30 tahun terakhir. Pemerintah Indonesia, sebagai negara berdaulat, tentu saja tidak mau melepaskan sebagian wilayahnya menjadi negara baru. Separatisme, apalagi yang ditopang dengan perlawanan senjata seperti GAM, sulit mendapat pembenaran di dunia internasional. Pejabat dan terutama tentara Indonesia, seringkali mengatakan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah harga mati. Mereka tak ingin membuka pembicaraan dengan GAM yang jelas-jelas bermaksud ingin merdeka.

Tetapi, inilah syarat utama perundingan. Kita tak boleh menetapkan harga mati. GAM tak bisa hanya mengukuhi satu kata : merdeka, seperti yang sering disampaikan juru bicaranya di berbagai forum. Pejabat Indonesia mestinya juga tak mengulang-ulang lagi mantra : NKRI harga mati itu. Perundingan adalah seni mencari jalan keluar, dari rumitnya problem bersama. Cara ini betapapun melelahkan dan memakan waktu, masih jauh lebih baik dibanding perang dan saling bunuh. Kita sudah membuktikan, perang hampir 30 tahun tak bisa menyelesaikan masalah Aceh. Karenanya, perundingan ini pantas untuk dicoba dengan serius dan diberi waktu.

Memang akan selalu ada suara sumbang, yang tak sabar menghadapi perundingan. Bukan cuma dari tentara tetapi juga politisi sipil. Permadi, anggota parlemen dari PDI Perjuangan, misalnya, adalah salah satu politisi yang menentang perundingan Helsinki. Ia berpendapat tidak ada gunanya berunding dengan GAM yang jelas-jelas ingin merdeka, memisahkan diri dari Indonesia. Jalan pikiran semacam ini, mendapat dukungan dari sebagian faksi dalam tentara. Itu sebabnya, dalam situasi berunding setelah tsunami pun, tentara terus melancarkan operasi dan menewaskan 200 anggota GAM. Tindakan semacam itu jelas tidak sejalan dengan politik perundingan yang dilakukan Pemerintahan SBY. Kita berharap, tentara di Aceh betul-betul patuh pada hasil perundingan Helsinki, yakni untuk mengakhiri perang.

Setelah senjata diletakkan, para perunding di Helsinki perlu lebih kreatif dan terbuka untuk mencapai tujuan mereka. Kalau GAM benar benar ingin melihat masyarakat Aceh yang merdeka, mungkin mereka juga harus menimbang kembali makna merdeka yang bisa diterima delegasi Indonesia. Para pejabat dari Jakarta, mestinya juga senantiasa ingat, mukadimah konstitusi kita yang mendahulukan kemerdekaan buat segala bangsa. Kita tentu tak perlu alergi dengan kata merdeka, yang juga menjadi semangat konstitusi kita sendiri. Jangan-jangan, kata merdeka yang diusung GAM itu, bisa dimaknai pula sebagai kemerdekaan yang ingin kita capai juga. Merdeka dari rasa takut, merdeka dari kebodohan dan kemiskinan.

Otonomi khusus yang ditawarkan Jakarta, hendaknya jangan selalu dibebani kata mati : NKRI. Sebab dalam pengertian otonomi khusus, toh sudah terkandung pernyataan sebagai satu negara. Indonesia dan GAM mesti bisa saling memberi, kalau ingin mencapai penyelesaian Aceh yang sesungguhnya.

Tajuk 68H: Menggantungkan Harapan Di Helsinki

2005-01-27T07:59:00.000-08:00

Prospek perdamaian baru bagi warga Nangroe Aceh Darussalam kembali terbuka. Sebuah tim perunding Indonesia yang terdiri dari tujuh pejabat kemarin bertolak ke Helsinki, Finlandia, untuk bertemu dengan para pemimpin Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di sana. Tim perunding Indonesia di antaranya adalah Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin, Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Sofjan Djalil, dan Menko Politik Hukum dan Keamanan Widodo AS. Sedangkan dari pihak GAM antara lain Perdana Menteri GAM Malik Mahmud dan Menteri Luar Negeri GAM Abdullah Zaini.

Kita sambut prospek perundingan perdamaian ini dengan penuh harap. Sejak awal radio 68H berpendapat, tak ada jalan apa pun yang lebih baik bagi warga Aceh secara keseluruhan selain segera mengakhiri konflik bersenjata antara pemerintah Indonesia dengan GAM melalui meja perundingan. Jalan dialog jauh lebih bernilai, lebih beradab, bahkan jauh lebih murah baik secara finansial maupun sosial dan politik ketimbang jalan berdarah melalui operasi militer.

Sayangnya sebagian orang masih mempersoalkan hal-hal yang tidak prinsip. Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan beberapa orang dari Komisi I DPR misalnya, mempertanyakan masalah tempat perundingan kenapa harus di luar negeri. Alasan mereka, persoalan Aceh adalah masalah dalam negeri Indonesia, jadi tak perlu bikin perundingan di luar negeri. Apalagi pengalaman beberapa perundingan di luar negeri sebelumnya mengalami kegagalan. Mereka tampaknya lupa, jeda kemanusiaan untuk Aceh beberapa tahun lalu yang disponsori lembaga Henry Dunant Center pernah berakhir buruk. Bahkan beberapa perwakilan GAM yang sudah bersedia duduk di dalam tim jeda kemanusiaan akhirnya menjadi tawanan dan diadili, meski status mereka saat itu sah secara politik.

Jadi ketimbang cerewet mempersoalkan masalah tempat, lebih baik kalau kesediaan pemerintah untuk memulai lagi perundingan melalui jalan damai dengan GAM didukung penuh dari dalam negeri. Kepentingan utama rakyat Aceh yang sedang hancur akibat bencana tsunami harus diletakkan dalam posisi tertinggi ketimbangan pertimbangan apa pun, apalagi kepentingan politik yang dilandasi semangat nasionalisme sempit. Dialog menuju perdamaian adalah pintu masuk bagi upaya memperbaiki kerusakan skala besar yang kini sedang melanda Aceh. Jangan lupa, masalah GAM selalu menjadi alasan utama bagi pemerintah Indonesia untuk membatasi ruang gerak di Aceh. Kebijakan kontroversial yang membatasi kerja kemanusiaan para relawan asing pun didasari alasan seperti ini. Sebuah kebijakan konyol yang hanya menunjukkan betapa tidak sensitifnya para petinggi Jakarta menghadapi bencana kemanusiaan yang dahsyat ini.

Kita memang belum tahu apa target tim perunding dari Indonesia untuk bertemu dengan para pemimpin GAM di luar negeri. Kita hargai sikap tim yang masih belum mau membuka informasi tentang masalah ini. Membuka target perundingan sebelum pertemuan bisa berakibat buruk karena pihak GAM bisa saja salah tafsir dan akhirnya justru menaikkan tuntutan. Jadi tepat sudah apa kata Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, tak ada mutlak-mutlakan di sini. Namanya berunding, masing-masing pihak harus membuka diri terhadap semua kemungkinan penawaran. Satu memberi, yang lain menerima. Begitu pula sebaliknya. Bahkan yang namanya NKRI pun tak sepatutnya dipatok sebagai harga mati.

Sekali lagi kita berharap banyak, proses perundingan ini akan membuahkan hasil yang baik bagi semua pihak. Baik bagi pemerintah Indonesia, baik bagi GAM, lebih-lebih bagi rakyat Aceh. Warga Aceh sudah mengalami penderitaan yang sempurna: dihajar konflik puluhan tahun dan kini dihantam tsunami. Sudah saatnya pemerintah RI dan GAM sadar, tak ada guna menyalakkan senjata dalam kondisi hancur lebur seperti sekarang ini.

Selamat berunding.

Menunggu Asa Dari Finlandia

2005-01-26T07:36:00.000-08:00

Kendatipun perlahan, kehidupan normal mulai terasa di Nangroe Aceh Darussalam. Salah satu tandanya yang sangat berarti, adalah dilangsungkannya kembali kegiatan persekolahan, mulai hari ini. Memang sebagian kegiatan belajar mengajar akan terpaksa dilangsungkan secara darurat. Karena, hanya sekitar 130 sekolah yang sudah layak pakai, dan disiapkan pemerintah untuk digunakan mulai hari ini. Ini masih jauh, bahkan dibandingkan dengan sekolah yang rusak dihantam gempa dan gelombang Tsunami 26 Desember, yang mendekati angka 1500-an.

Untuk mengakali terbatasnya jumlah gedung sekolah yang layak pakai, Dinas Pendidikan setempat menetapkan dua giliran bersekolah untuk setiap gedung. Ini akan mengurangi jam pelajaran, tetapi memberi kesempatan pada lebih banyak orang untuk bersekolah. Pada siswa pun tidak harus melakukan kegiatan belajar mereka di gedung sekolah semula. Mereka bisa melakukannya di mana saja, dan tak harus berseragam.

Tanda kedua kembalinya kehidupan normal adalah mulai hidupnya pasar. Pasar dan toko sudah kembali buka, dengan barang yang didatangkan sebagian besar dari Medan, dan dengan harga yang cukup normal.

Di luar itu, yang paling disyukuri oleh semua kalangan, rakyat Aceh, seluruh rakyat Indonesia dan masyarakat dunia, adalah kembalinya momentum perundingan bagi penyeselesaian masalah Aceh. Hari ini, serombongan pejabat Indonesia bertolak ke Finlandia, untuk membuka lagi perundingan perdamaian dengan Gerakan Aceh merdeka, yang dihentikan sejak gagalnya KTT Penyelesaian Aceh di Tokyo, 2003. Para perunding Indonesia itu beranggotakan antara lain Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda, Menteri Kehakiman dan HAM Hamid Awaluddin, dan Menteri Negara Informasi dan Komunikasi, Sofyan Djalil. Bersama mereka, turut pula sejumlah perwira militer senior, seperti Mayjen Syafrudin Tippe. Mereka akan berunding dengan para pemimpin GAM di pengasingan, seperti Malik Mahmud, Zaini Abdullah, Bakhtiar Abdullah dll.

Ke Finlandia, para perunding pemerintah kita mestinya berangkat dengan optimisme tinggi, bahwa awal dari suatu kesepakatan yang komprehensif bisa dicapai. Karena situasi Aceh pasca bencana Tsunami membuktikan bahwa berbagai elemen dan kalangan masyarakat bisa bersatu padu bekerja sama, bahu membahu dalam suatu kerja kemanusiaan raksasa, tanpa peduli haluan maupun paham politik masing-masing. Derita bersama sebagai korban Tsunami, dan solidaritas global terhadapnya, telah memberikan kesempatan emas yang amat langka bagi kita semua, khususnya pemerintah RI dan TNI dengan GAM dan tentaranya, untuk kembali ke meja perundingan. Membicarakan penyelesaian konflik Aceh yang seakan tak berkesudahan itu secara politik dengan sabar, dan tanpa saling mengancam. Dan sedari awal menyiapkan disingkirkannya penyelesaian lewat senjata dan kekerasan.

Kita tak bisa berharap bahwa perundingan itu akan langsung menghasilkan suatu penyelesaian final. Karena riwayat konflik ini begitu panjang, dan komponen pembentuknya begitu rumit, bahkan ruwet. Tapi yang penting, kita memperoleh awal dari sejumlah kesepakatan dasar. Salah satunya, tentu gencatan senjata selama operasi penaganan bencana ini. Sehingga, para anggota TNI tak perlu menyandang senjata dalam operasi kemanusiaan mereka bersama berbagai kalangan termasuk tentara-tentara internasional yang memang sama sekali tak bersenjata itu.

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Ryamizard Ryacudu, tentu diserukan untuk sensitif pada situas baru di Aceh yang dilanda bencana dahsyat yang menewaskan lebih dari 200 ribu jiwa ini. Pak Jenderal disarankan untuk mengehentikan upaya perburuan para anggota GAM, dan lebih baik mengarahkan prajurit-prajuritnya untuk lebih total lagi terlibat dalam operasi kemanusiaan yang skalanya begitu besar ini. Sehingga, rakyat memperoleh wajah lain dari tentara kita. Bukan wajah yang garang dan mengancam, melainkan wajah yang ramah, siap membantu dan penuh pertolongan, seperti juga tentara-tentara dari berbagai negara lain.

Semoga saja perundingan di Swedia berjalan konstruktif dan produktif. Sehingga ketika para juru runding kita pulang, rakyat Aceh memperoleh harapan baru bagi kehidupan mereka yang benar-benar normal. Agar beban mereka melewati masa sulit dan teramat berat sesudah diluluh lantakan Tsunami, bisa lebih ringan. ***

Yang Terlupakan dari Utang

2005-01-25T10:31:00.000-08:00

Gabungkanlah penduduk Malaysia, Vietnam, dan Kamboja. Jumlah mereka sama dengan jumlah orang miskin di indonesia.perkiraannya menurut bank dunia lebih dari seratus sepuluh juta jiwa. Itu kalau hitungannya mereka orang Indonesia yang berpenghasilan di bawah dua dollar Amerika Serikat atau sekitar 18 ribuan rupiah per hari. Sudahlah kita genapkan saja, 20 ribu per hari, dan yakinlah jumlah orang miskin di Indonesia,lebih dari seratus sepuluh juta. Lebih dari lima puluh persen penduduk Indonesia. dan silahkan jumlah lagi, dengan jutaan jiwa yang tergusur baik rumah maupun penghidupan mereka, tempat belajar mereka, akibat konflik dan akibat bencana alam.

Kita orang-orang miskin. Kita adalah orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk bangkit dari kemelaratan selama puluhan tahun. Persentase kemiskinan di Indonesia, nyatanya tidak pernah bisa ditekan dibawah angka dua puluh atau sepuluh persen, kecuali pemerintah atau bank dunia atau lembaga-lembaga yang menetapkan standar tentang kemiskinan mau menurunkan bahwa ukuran miskin atau tidak miskin adalah mereka yang berpenghasilan di bawah lima ribu rupiah misalnya.

Tapi itu akan jadi akal-akalan matematika belaka. Bahkan dengan duapuluh rupiah per hari bagaimana sih orang bisa hidup? Bayangkan anda adalah keluarga dengan dua anak saja. Berapa yang harus dikeluarkan untuk transportasi pergi kerja, pergi sekolah,sarapan pagi lima perut. Makan siang dengan sedikit gizi, dan pulang dari tempat bekerja atau sekolah di sore hari. Meski judi dilarang, kami berani taruhan anda harus turun di tengah jalan karena ditendang kondektur. Uang dua puluh ribu rupiah per hari menjadi bukan apa-apa.

Tapi kadangkala kemiskinan di keseharian dan kemiskinan di atas kertas laporan negara-negara donor, memang menjadi perdebatan. Kita memang menyaksikan dan merasakan bahwa kita masih bisa survive. Kita semua lebih dari 220 juta jiwa,yang hampir enam puluh persennya hanya punya 20 ribu rupiah sehari, masih bisa makan, bersekolah, perlente di hari lebaran, dan pesiar mungkin setahun sekali dua kali.

Darimana uang-uang itu didapat? Persis seperti yang dilakukan oleh pemerintah. Tutup lubang dengan menggali lubang baru. Cari modal dengan mencari utangan. Kalau saja kita belajar bahwa sesungguhnya kekayaan itu berhimpun dimana-mana termasuk berada di balik wajah-wajah kemiskinan, sesungguhnya semua bangsa bisa menaikkan derajat hidup mereka, baik dari ukuran politik, sosial maupun ekonomi sampai yang paling mikro.

Pemerintah kita baru saja berhutang lagi. Setelah utang disetujui, barulah kantor Meneg PPN menyiapkan strategi-strategi dalam pengelolaan utang luar negeri. Ada empat dalam dokumen bappenas, yang pertama adalah pencapaian batas aman utang luar negeri, lalu penetapan prioritas penggunaan utang luar negeri, berikutnya pembentukan lembaga pengelolaan utang dan yang terakhir pembentukan perangkat peraturan bagi landasan kebijakan pengelolaan utang luar negeri. Kemana saja mereka selama ini?

Karena strategi-strategi tersebut sungguh LLT alias lelet. Mestinya ini berlangsung sejak jauh dahulu, bahkan sebelum niatan berhutang keluar dari bibir negosiator-negosiator Indonesia yang mengaku ulung. Tapi sesungguhnya tidak bergigi di depan para pendonor itu. Atau kalau tidak LLT alias Lelet, spekulasi kedua yang berlaku. Bahwa uang utang betul seperti yang disebutkan oleh banyak kalangan, hanya dihambur-hamburkan untuk proyek-proyek yang tidak efisien. Betul, bahwa utang luar negeri penggunaannya sama borosnya dengan gaya remaja yang tengah dihasut oleh konsumerisme masa pemerintah kita remaja.

Bappenas mengharapkan agar pemerintah memiliki landasan kebijakan pengelolaan utang luar negeri, perlu adanya peraturan perundang-undangan, yang merumuskan aturan secara komprehensif tentang pengelolaan utang. Peraturan itu mencakup aspek strategis pengadaan dan pengendalian utang, kriteria pemanfaatan, tata kelembagaan, dan mekanisme pengelolaan. Pantas saja, orang miskin di Indonesia masih berbaris sama besarnya dengan penduduk Malaysia, Vietnam dan Kamboja.

Orang bilang, orang ahli maksudnya, termasuk pemerintah yang mengaku ahli itu,kemiskinan bisa dihapuskan dengan menguatkan pendidikan, dengan menekan angka pengangguran. Tapi pendidikan Indonesia mengulangi sindiran lama bahwa ganti menteri adalah ganti kebijakan, dan angka pengangguran Indonesia hanya permainan matematika. Target pemerintah untuk menurunkan angka pengangguran terbuka dari 9,9 juta orang pada tahun ini menjadi 5,7 juta orang pada empat tahun mendatang, diperkirakan sulit diwujudkan. Ini juga analisa dari Bappenas. Tapi kita hanya bicara tentang pengangguran terbuka yang sejak lima tahun lalu, kriterianya telah berubah.

Jadi sudahlah bisa jadi angka pengangguran kita yang sesungguhnya, yakni mereka yang tidak memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang sungguh-sungguh dapat menghidupi keluarga selama sebulan dan jaminan pada hari depan jumlahnya sama dengan penduduk Malaysia, Vietnam dan Kamboja. Ya, mungkin dikurang-kurangi sedikit dari itu. Jadi bayangkan betapa besarnya pekerjaan maharaksasa yang harus dituntaskan. Lalu pendidikan yang pada masa lampau diejek ganti menteri ganti sistem ganti kurikulum diulangi lagi oleh Mendiknas Bambang Sudibyo yang akan memberlakukan kembali ujian akhir nasional. Sebuah kebijakan yang tidak menyentuh substansi masalah. Sama halnya dengan cara menekan pengangguran dengan cara mengelola utang luar negeri atau sebetulnya sama parahnya dengan cara bagaimana pemerintah harus melakukan rapat kerja dengan parlemen, jangan jangan sama kacaunya dengan catatan notulensi sidang sidang kabinet. Dan orang-orang miskin di Indonesia yang berbaris dari Malaysia, ke Vietnam ke Kamboja, dan jumlahnya bisa lebih dari itu kalau saja Bank Dunia mau memasuki pelosok-pelosok Indonesia yang masih banyak belum tersentuh listrik dan angkutan transportasi terhitung hanya seminggu sekali, jumlah orang miskin kita mungkin akan mereka tarik sampai ke Fiji.

Pemerintahan ini baru empat hari mendatang berusia 100 hari. Tapi bukan angka 100 hari yang dipersoalkan. Usia kita sebagai sebuah bangsa sebuah negara, sebagai sebuah komunitas ke-nusantara-an sudah cukup lama. Dan kita masih belum mampu mengelola kemiskinan kita. Mengubahnya menjadi seperti lirik-lirik lagu yang membanggakan tentang ke-indonesia-an. Apa nggak malu gitu loh...? (*)

Mengapa Alwi Shihab Tak Diganti?

2005-01-24T07:16:00.000-08:00

Belum sebulan Alwi Shihab memimpin pemulihan Aceh, setidaknya telah tiga kali ia membuat pernyataan gegabah. Pertama tentang kehadiran pasukan asing di sana, yang dikatakannya mengganggu harga diri bangsa. Hal ini berujung pada pemberian tenggat, agar tentara Indonesia mengambil alih kerjaan tentara asing, paling lama 26 Maret mendatang. Tenggat itu kemudian direvisi. Tetapi, menghubungkan kehadiran tentara asing yang ingin membantu korban tsunami dengan terkoyaknya harga diri bangsa, tetaplah sikap konyol yang tidak patut.

Kedua, tentang jumlah dokter di Aceh yang dikatakannya melebihi kebutuhan. Ini juga terkait dengan sikap Alwi yang lebih suka kalau dokter dokter asing cepat dipulangkan saja. Kesimpulan ini jelas menyesatkan. Kalaupun banyak dokter di Pendopo Banda Aceh, tempat Alwi berkantor sehari-hari, tidak berarti Aceh telah kelebihan dokter. Korban di berbagai kecamatan, bahkan juga di Banda Aceh, Aceh Besar dan terutama Aceh Jaya, membutuhkan pertolongan dokter dan tenaga medis lainnya. Alwi tampaknya tidak trampil mengelola dokter-dokter ini, untuk dikerahkan ke tempat yang membutuhkan.

Ketiga, yang terbaru, Alwi menjamin tidak akan ada korupsi dalam program relokasi dan rekonstruksi Aceh. Untuk memperkuat janjinya itu, Alwi Shihab mengemukakan dua cara. Yakni supaya negara donor memberi konsultasi agar pembangunan rekonstruksi itu dilakukan dengan cara yang sudah disepakati bersama. Kemudian, ia juga mempersilakan professional asing ikut meghitung kebutuhan untuk proses relokasi dan rekonstruksi tersebut. Jaminan Alwi ini hanyalah teori yang tak beranjak dari kenyataan lapangan. Berbagai program pembangunan di Indonesia pada masa normal, dengan monitoring konsultan asing, tetaplah rawan korupsi. Di masa lalu, kita tahu sekurangnya 30% dana pembangunan, bocor tak sampai tujuan.

Yang tak banyak diakui orang adalah, korupsi di masa darurat biasanya lebih besar dibanding masa normal. Sebab dalam masa darurat, termasuk akibat bencana alam, kontrol publik cenderung melemah. Orang-orang lebih toleran terhadap penyimpangan, karena berpatokan "yang penting pekerjaan selesai". Kontrol berjalan sangat minimal. Transparansi sulit diterapkan dalam masa darurat. Dan jangan dilupakan, masa darurat setelah bencana, bukan cuma memunculkan orang-orang yang spontan ingin membantu dan rela berkorban. Suasana ini, juga melahirkan orang-orang yang gesit mencari keuntungan untuk diri sendiri. Rebutan proyek, menilep bantuan, adalah perkara sehari-hari di masa darurat, termasuk di Aceh.

Relokasi pengungsi, pembangunan kembali infrasturkur di Aceh yang melibatkan komitmen donor trilyunan rupiah, adalah ladang bisnis yang menggiurkan buat banyak orang. Tak dapat dibayangkan, proyek raksasa ini akan bebas korupsi, seperti janji Alwi Shihab. Korupsi justru akan lebih besar dari 30%, karena dalam kondisi darurat, kontrol publik lebih lemah adanya.

Salah satu contoh yang amat gamblang adalah relokasi pengungsi di Maluku. Ketika konflik pecah lima tahun lalu, ada sekitar 30 ribu keluarga pengungsi yang perlu dibantu pemukimannya. Pemerintah memperkirakan tiap keluarga perlu bantuan Rp 10 juta. Sehingga untuk mengurus pemukiman kembali para pengungsi itu dibutuhkan dana RP 300 milyar. Tetapi, kini setelah trilyunan dana unuk pengungsi Maluku digelontorkan berbagai pihak, jumlah pengungsi yang dibantu baru 16 ribu. Masih ada 14 ribu keluarga lagi yang belum tersentuh.

Aceh bukan kekecualian. Tanpa tekanan publik yang massif dan terus menerus, korupsi dalam proyek relokasi dan rekonstruksi ini akan melambung tinggi. Korupsi dalam masa darurat, lebih tinggi ketimbang keadaan normal. Maka itu, kita sulit percaya janji Alwi Shihab. Kita malah bertanya-tanya, kenapa dengan begitu banyak kesalahan, dan kinerjanya yang buruk, presiden tidak segera mengganti Alwi Shihab dalam mengemban tugas pemulihan Aceh ini.

Idul Qurban dan Pengorbanan untuk Aceh

2005-01-21T05:21:00.000-08:00

Betapa khususnya hari raya Qurban kali ini. Kekhususan yang, katakanlah teknis, terlihat dari terdapatnya dua hari yang berbeda untuk hari raya Iedul Adha ini. Beberapa kalangan sudah lebih dahulu merayakannya. Yakni kemarin. Mereka antara lain seperti Hizbut Tahrir, Dewan Dakwah Islamiyah, dan bahkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Tentang yang terakhir, PKS, cukup mengherankan. Karena PKS sebetulnya merupakan partai politik, dan bukan lembaga keagamaan yang bisa ambil sikap tentang penentuan hari raya Iedul Qurban. Sementara itu, sebagian besar umat Islam Indonesia, merayakannya hari ini. Sesuai dengan perhitungan pemerintah dan dua organisasi Islam terbesar, yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Perbedaan jatuhnya hari raya Islam, memang sudah biasa terjadi di Indonesia. Bahkan menyangkut Idul Fitri, atau lebaran, hari raya keagamaan paling besar bagi umat Islam. Ini bahkan lebih rumit, karena berkaitan dengan masa akhir puasa. Dan di dalam Islam, haram hukumnya untuk berpuasa di hari raya lebaran. Maka beberapa kali terjadi, ada kelompok yang merayakan Iedul Fitri sehari lebih dahulu, kendati seluruh dunia lain merayakannya sehari kemudian. Perbedaan itu tak terhindarkan kemungkinannya, karena kalender Islam menggunakan sistem bulan yang penentuannya juga melibatkan metoda yang berbeda-beda. Tetapi perbedaan ini tidak pernah menjadi masalah kita. Umat Islam Indonesia selama ini menerima perbedaan jatuhnya hari raya secara biasa-biasa saja. Para pihak saling menghormati, dan menerima perbedaan itu. Tidak bisa tidak, karena pernghormatan atas perbedaan sesudangguhnya merupakan salah satu karakter agama ini. Perbedaan, dalam Islam, diperlakukan sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa Taala.

Di luar urusan teknis itu, yang khusus dari Idul Adha kali ini adalah suasananya yang betul-betul terasa penuh pengorbanannya. Penuh keprihatinan dan duka. Terutama di Aceh yang masih sangat porak poranda oleh Tsunami 26 Desember, dan di sebagian Jakarta dan Sumatera, yang dilanda banjir.

Di Jakarta dan di sejumlah tempat di Sumatera, puluhan ribu warga tak bisa merayakan Idul Adha sebagaiman seharusnya, karena mereka harus mengungsi dari tempat tinggal mereka lantaran banjir akibat hujan deras selama beberapa hari terakhir.

Di Aceh, beberapa kelompom relawan berusaha menghadirkan suasana Idul Adha dengan takbir keliling kota di malam hari kemarin. Tetapi tetap saja, suasana riang gembira tak mudah untuk dihadirkan. Jutaan warga Aceh menghadapi hari raya Qurban kali ini, dengan memandang diri mereka betul-betul sebagai kurban. Sebagaimana Ismail, yang dipilih Allah untuk jadi kurban yhang akan disembelih ayahnya, Ibrahim. Bedanya, Ismail diselamatkan Allah: sosoknya di tangan Ibrahim, ditukar dengan seekor kambing. Sementara bagi rakyat Aceh, tak ada kambing yang menggantikan mereka sebagai kurban.

Tetapi sebetulnya, tak layaklah kita membandingkan pengorbanan Ismail dulu, dengan rakyat Aceh sekarang. Karena dahulu, Ismail dan Ibrahim tahu sepenuhnya apa perintah Tuhan, dan mereka punya pilihan untuk menerima atau menolaknya. Sementara rakyat Aceh tak tahu apapun tentang bencana tsunami ini. Dan mereka direnggutkan begitu saja dari keluarga dan orang-orang terkasih mereka, tanpa ditanya, tanpa dikabari terlebih dahulu.

Jadi tentang makna qurban, orang Aceh lebih paham, lebih tahu, dan lebih menghayatinya dari pada kita semua. Karena mereka memperoleh pengalaman kurban yang paling empirik; penderitaan yang paling tak terbayangkan.

Maka wajar saja jika sebagian hewan qurban kali ini langsung dikirim untuk rakyat Aceh, yang sampai kini sebagian besar masih hidup di tempat-tempat pengungsian. Karena bahkan kaum fakir miskin di berbagai tempat lain, juga tak kurang rasa solidaritasnya atas penderitaan saudara-saudara mereka di Aceh, yang kali ini jauh lebih membutuhkan hewan-hewan kurban itu. Mereka rela, jika kali ini mendapatkan jatah daging kurban kurang dibanding biasanya. Solidaritas, kesetiakawanan yang spontan dari kalangan miskin, memang menakjubkan.

Maka bersama mereka, kaum miskin papa dan sering teraniaya, bersama rakyat Aceh yang berkali-kali jadi korban, baik bencana alam maupun bencana buatan manusia, mari kita hayati hari raya Kurban kali ini. Dan selamat Idul Adha. ***

Terima Kasih Di Tengah Prasangka

2005-01-20T05:38:00.000-08:00

Akhirnya, pemerintah Indonesia secara resmi menyampaikan ucapan terima kasihnya, atas bantuan komunitas internasional dalam operasi kemanusiaan pasca Tsunami 26 desember di Aceh dan Nias. Ucapan terima kasih itu disampaikan Wakil Tetap RI untuk PBB Rezlan Ishar Jenie di depan sidang Majelis Umum PBB di New York, Rabu kemarin Waktu Indonesia Barat, atau Selasa waktu New York.

Rezlan Ishar Jenie, atas nama pemerintah Indonesia mengatakan, bahwa setiap warga negara Indonesia akan selalu mengingat solidaritas dan bantuan masyarakat dunia bagi korban bencana tsunami di Aceh dan Sumatera Utara. "Kemurahan hati global" yang diperlihatkan dunia, membuat bangsa Indonesia tidak merasa sendiri dalam menghadapi bencana dahsyat ini. Karena "Ada wujud dari kasih sayang, kepedulian, bantuan dalam skala besar dan respon internasional yang luar biasa melalui bantuan kemanusiaan."

Inilah ucapan terima kasih yang pertama kali diucapkan secara resmi oleh pemerintah Indonesia kepada dunia. Padahal masyarakat dunia secara spontan mengulurkan tangan mereka dengan berbagai bentuk, mulai bantuan material seperti makanan, pakaian dan obat-obatan, hingga tenaga relawan berbagai bidang, peralatan transportasi, dan berbagai peralatan vital seperti instalasi penyuling air minum dan rumah sakit darurat.

Yang muncul belakangan justru ungkapan-ungkapan, reaksi serta keputusan-keputusan yang seakan merupakan wujud dari sikap tak berterima kasih. Seperti pernyataan beberapa kalangan dan sejumlah tokoh yang mencurigai adanya maksud terselubung di balik bantuan-bantuan yang terus mengalir itu. Lalu munculnya sentimen nasionalisme yang ngawur. Yakni merasa terhina, merasa harga diri bangsa diinjak-injak, lantaran ada beberapa ribu tentara asing tak bersenjata, yang terlibat secara aktif dalam operasi kemanusiaan si Aceh dan Nias. Bertiup pula isu Kristenisasi. Bahkan ada sejumlah tokoh yang melarang para koprban Tsunami untuk menerima bantuan dari kalangan non Muslim.

Sentimen-sentimen sempit kebangsaan dan keagamaan itu, anehnya muncul dari kalngan elit. Seperti ketua MPR asal partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid, serta sejumlah politikus DPR. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, alih-alih berterima kasih kepada masyarakat Internasional malahan mendesak pemerintah untuk membatasi operasi para relawan asing itu, cuma untuk sebulan saja.

Sejumlah orang sempat ikut menari dalam gendang yang ditabuh Hidayat Nur Wahid. Bahkan termasuk Menko Kesra, Alwi Sihab, yang merupakan orang nomor satu dalam penanganan bencana ini. Seterusnya, pemerintah malahs empat berencana untuk memberi tenggat waktu tanggal 26 maret bagi keterlibatan relawan dan tentara asing itu. Namun kemudian sesuah mendapat berbagai reaksi, pemerintah meralatnya.

Untunglah tidak semua tokoh dan pemimpin kita dibutakan akal sehatnya oleh nasionalisme buta, sentimen perkauman dan keagamaan sempit dan kepentingan politik sesaat. Panglima TNI Jenderal Endriartono Soetarto, di luar dugaan justru menentang kecaman terhadap kehadiran tentara asing di Aceh. Dalam wawancara dengan majalah Tempo, Jendral Soetarto bahkan bertanya, apakah demi apa yang dipercaya sebagai kehormatan bangsa, kita akan merelakan rakyat Aceh mati tak tertolong.

Jenderal Endriartono Soetarto di luar dugaan, mengambil posisi yang sama dengan para aktivis, intelektual, pekerja kemanusiaan, dan kalangan LSM. Bahwa pembatasan bagi relawan dan tentara asing itu tidak boleh datang dari keputusan politik. Melainkan harus dari kebutuhan penyelamatan korban. Jika korban sudah sepenuhnya terselamatkan, kehidupan normal sudah mendekati pulih, relawan dan tentara asing itu tak lagi diperlukan. Dan mereka akan angkat kaki sendiri.

Demikianlah. Pemerintah telah menyampaikan terima kasih secara resmi kepadaa dunia. Panglima TNI sudah mengakui betapa vitalnya bantuan tentara dan relawan asing dalam operasi kemanusiaan yang memang berskala raksasa itu. Tetapi mengapa masih ada kalangan sipil dan politikus yang justru sibuk dengan prasangka dan kecurigaan terhadap keterlibatan dunia dalam membantu menangani bencana Aceh dan Nias itu? ***

Bencana Pasca Tsunami

2005-01-19T09:06:00.000-08:00

Awas, bencana susulan tak cuma terjadi di kawasan Nangroe Aceh Darussalam. Tapi ancaman bencana juga sedang membayang-bayangi langit dan bumi Jakarta. Pemerintah provinsi Jakarta kemarin melansir pengumuman adanya bahaya itu. Badan Satuan Koordinasi Pelaksana (Satkorlak) Bencana dan Penanganan Pengungsi DKI Jakarta sudah meminta warga yang tinggal di kawasan rawan banjir agar bersiap-siap mengungsi dan menempati tempat-tempat penampungan.

Apa artinya ini? Jelas, pengalaman bertahun-tahun kebanjiran tampaknya tak juga membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sadar untuk membuat sistem perencanaan pembangunan yang bisa meminimalisasi banjir. Bayangkan, di antara 267 kelurahan yang ada di Jakarta, 186 di antaranya masuk kategori rawan banjir. Ini berarti 70% kelurahan di DKI Jakarta terancam tenggelam. Hujan deras yang terjadi kemarin saja sudah mengakibatkan permukaan air sungai di delapan pintu air naik melampaui batas normal. Memang terdengar antisipatif, bahwa pemprov DKI sudah menyiapkan 300 tempat penampungan untuk para calon pengungsi. Tapi bahkan yang disebut tempat penampungan ini pun hanya berupa lapangan terbuka, gelanggang olahraga dan gedung-gedung sekolah.

***

Pembangunan tanpa perencanaan rasional, itulah yang terjadi di metropolitan Jakarta ini. Padahal sejak lama para pakar tata kota dan lingkungan sudah mengingatkan, banjir di Jakarta harus ditangani komprehensif. Lengkap dari hulu ke hilir. Jakarta tak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ada Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang. Semua saling berkaitan. Tapi masalahnya semua seolah berjalan sendiri-sendiri. Tak ada koordinasi. Semua berlomba dalam keburukan: membuka lahan baru dan menggantinya dengan hutan beton. Entah untuk pusat pertokoan atau kawasan perumahan.

Ruang hijau dan kawasan resapan air semakin menyusut jumlahnya. Jalan-jalan diaspal tiap tahun, anggaran terus menggelembung. Tapi lihatlah, mereka membangun jalan tapi tak pernah berpikir untuk membangun saluran air di sisi kiri dan kanannya. Akibatnya, hujan menggerus aspal-aspal itu, menggenanginya dengan air becek. Anggaran baru diusulkan lagi. Begitu seterusnya.

***

Hujan adalah berkah bagi bumi, kalau kita bisa mengelolanya. Tapi karena penguasa kota-kota di Indonesia kebanyakan berwatak saudagar, akibatnya hujan acap menjadi bencana. Saudagar hanya tahu cara mencari untung. Dan inilah yang melandasi banyak penguasa, termasuk di Jakarta dan wilayah sekitarnya. Yang kemudian mereka bangun adalah pusat-pusat konsumsi, pusat-pusat belanja. Pusat kebudayaan? Ruang hijau? Aha, itu tak memberi untung, bung.

Kita punya banyak pakar perencana tata kota. Kita memiliki sejumlah cerdik-cendekia di bidang lingkungan. Tapi penguasa kota enggan melibatkan mereka. Karena ya itu tadi, pemikiran mereka tak membawa untung bagi kantong-kantong pejabat yang hanya mampu berpikir dalam jangka pendek. Berpikir tentang proyek demi proyek, agar kelak ketika tak menjabat lagi, mereka sudah memiliki tabungan pribadi untuk membangun masa depan mereka sendiri.

Dan kita lah, seluruh warga kota, yang lantas menanggung akibatnya. Ratusan rumah di wilayah Bekasi sudah terendam air kemarin. Sedangkan 70% kelurahan di wilayah DKI Jakarta sedang menunggu giliran. Ratusan ribu bahkan jutaan warga potensial jadi pengungsi dalam beberapa waktu ke depan. Kita dan jutaan warga kota ini adalah korban dari penguasa yang tak paham cara mengelola kota.

Aceh Butuh "Orang Kuat"

2005-01-17T08:56:00.000-08:00

Menginjak hari ke-23, kita tak juga melihat munculnya satu kepemimpinan yang kuat dalam penanganan pasca bencana tsunami di Nangroe Aceh Darussalam. Kepemimpinan yang kuat di lapangan, yang sanggup memobilisasi sekaligus mengatur bantuan dari segala penjuru dengan efektif, cerdas, dan tepat sasaran. Kepemimpinan a la Walikota New York Rudolph Giuliani ketika menangani keadaan darurat pasca hancurnya menara kembar WTC akibat dihajar teroris asuhan Osama bin Laden. Jujur harus kita akui, kita tak memiliki orang-orang lapangan sekualitas Rudy, walikota itu, yang turun langsung ke puing-puing reruntuhan dan memimpin seluruh aparat dan relawan dengan sangat sigap dan cekatan.

Secara nasional kita memiliki Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi. Untuk kasus tsunami di NAD dan Sumatera Utara, badan ini langsung dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sedangkan ketua hariannya dikendalikan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Alwi Shihab. Tapi tiga minggu lebih sesudah bencana itu terjadi, distribusi dan koordinasi bantuan tak kunjung membaik.

Yang disebut koordinasi dalam prakteknya hanyalah penerapan birokrasi yang justru menghambat dan membatasi gerak para relawan. Menggali sumur pompa untuk menyediakan air bersih pun, harus melapor dulu ke posko petugas. Betapa buang waktu. Kenapa para petugas itu tak menjemput bola saja, mendata langsung, dan bukannya menyuruh para relawan itu berhenti bekerja hanya untuk mengurus ini-itu di tempat lain? Bahkan dalam keadaan yang sangat darurat pun, mereka masih juga mengembangkan prasangka tak perlu terhadap kehadiran relawan asing, baik sipil maupun militer, yang jelas-jelas banyak membantu menembus wilayah-wilayah yang masih terisolasi.

Kita tak punya pemimpin sekaliber Rudi, walikota New York itu, yang dengan tangan dan kata-katanya, sanggup menyatukan seluruh isi kota untuk hanya fokus bekerja demi menyelamatkan yang masih hidup dan mengevakuasi dengan cepat mereka yang sudah meninggal dunia. Tak ada birokrasi yang tak perlu. Semua orang yang mau membantu dilibatkan, diarahkan, dipimpin untuk bekerja bersama.

Pemimpin macam itu yang kita tidak punya. Pemimpin yang kita miliki adalah mereka yang terbiasa duduk di meja, mempersulit segala sesuatu yang sebetulnya mudah, dan karena itu sangat gagap ketika harus memegang tongkat komando di lapangan. Yang terjadi kemudian adalah sikap defensif, memberi laporan yang baik-baik, dan masih sempat-sempatnya bicara tentang harga diri bangsa ketika melihat relawan asing begitu cekatan bekerja tanpa banyak bicara. Dengan dalih nasionalisme yang entah apa definisinya, mereka lantas mematok 26 Maret sebagai batas akhir bekerjanya relawan asing, khususnya militer asing. Padahal mereka datang tanpa senjata, padahal mereka punya alat-alat yang kita tidak punya, padahal kehadiran mereka jelas-jelas dibutuhkan para korban.

Kegundahan itulah yang mungkin melingkupi benak Presiden Susilo Bambang Yudoyono yang beberapa kali meninjau langsung ke wilayah bencana. Kemarin ia mengumpulkan para pembantunya secara mendadak. Dan presiden bilang, organisasi penanggulangan bencana yang dipimpin Wapres Yusuf Kalla dan Menko Kesra Alwi Shihab, perlu disempurnakan. Sayangnya, tidak ada penjelasan lebih rinci tentang maksud kata-kata "perlu disempurnakan" ini.

Perhatikan keterangan Menteri Alwi Shihab kemarin. Ia bilang, tahap tanggap darurat di lokasi bencana saat ini sudah terlewati. Tak ada ancaman kelaparan, tak ada wabah penyakit. Bahkan ada beberapa tim medis asing yang minta izin pulang ke negaranya karena sudah merasa tidak terlalu dibutuhkan.

Ampun. Tidakkah Alwi melihat bahkan sampai hari ini pun mayat-mayat masih bergeletakan dan belum terurus dengan baik di banyak tempat, termasuk di Banda Aceh? Hujan yang terus mengguyur, distribusi makanan yang tak merata, jalur transportasi yang belum sembuh betul, sampah dan puing yang berserakan, semua sangat berpotensi menimbulkan bencana susulan. Dan Alwi Shihab seolah bersyukur atas rencana kepulangan beberapa tim medis asing yang saat ini justru sangat dibutuhkan para pengungsi.

Kita memang tak punya seorang Rudolph Giuliani, sang Walikota New York. Dan kita tak akan pernah punya orang seperti itu, kalau cara berpikir kita masih sempit, cara bertindak kita masih tidak efektif, dan cara bertutur kita masih penuh syak-wasangka.

Momentum Rekonsiliasi

2005-01-14T08:57:00.000-08:00

Waktu itu, sekitar 25 relawan dari Muhammadiyah itu tengah bersiap untuk kembali ke pangkalan mereka, usai membagi-bagikan makanan kepada pengungsi di desa Kreung Raya, dekat pelabuhan Malhayati, banda Aceh. Tiba-tiba muncul segerombolan orang di tempat yang tinggi, dan menembakan peluru ke arah mereka. Gerombolan penembak cepat menghilang. Kepanikan pun melanda. Untunglah, tak ada yang terluka. Tak ada tembakan yang mengenai para relawan atau sejumlah pasukan Brigade Mobil (Brimob), yang mengawal para relawan itu.

Inilah insiden penembakan pertama yang menyasar para relawan, sejak gelombang relawan, termasuk tentara dan pasukan keamanan sipil asing dari seluruh dunia memasuki Aceh, dalam suatu operasi kemanusiaan raksasa. Salah satu yang terbesar dalam sejarah. Sebelum insiden penembakan itu, memang dilaporkan terjadinya sejumlah insiden. Seperti pencegatan terhadap sejumlah tim relawan oleh orang-orang tak dikenal. Lalu penyekapan terhadap pegawai lokal. Bahkan ada pemukulan terhadap relawan. Dan beberapa insiden lain.

Tetapi, seluruh keajdian itu dipandang sebagai riak-riak kecil saja. Karena situasi umum di Aceh menggambarkan konsentrasi tinggi dari berbagai pihak, untuk hanya bekerja untuk urusan kemanusiaan. Mengangkut puluhan ribu mayat yang bergelimpangan dan membusuk, lalu menguburkannya secara layak. Memindahkan para korban selamat ke tempat-tempat pengungsian. Membangun fasilitas-fasilitas umum seperti sanitasi dan rumah-rumah sementara. Membagikan makanan, minuman dan obat-obatan. Pokoknya, berbagai pihak bahu membahu dalam kegiatan penyelamatan dan bantuan darurat.

Bencana tsunami itu memang begitu hebat: menewaskan lebih dari 100 ribu jiwa di Aceh dan Sumatra, menghancurkan ratusan ribu rumah dan menyengsarakan jutaan orang. Kehancuran, kehilangan, dan penderitaan yang begitu dahsyat tak terperi itu telah menyatukan semua umat manusia, di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, tentu di seluruh Aceh, dengan mengenyahkan segala perbedaan, dan mengubur permusuhan.

Masyarakat internasional dari berbagai agama tanpa kecuali: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, juga Yahudi, bahkan kalangan tak bertuhan sekalipun, terpanggil untuk mengulurkan tangan, memberikan berbagai bantuan. Mulai dana, makanan, obat-obatan, pakaian, peralatan, serta tenaga relawan ahli. Di kalangan kita sendiri, serta di kalangan masyarakat Aceh, permusuhan dan perbedaan politik seperti turut musnah disapu gelombang. Tak ada lagi urusan pro Indonesia atau pro Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Karena semuanya telah disatukan dalam penderitaan. Tak ada lagi permusuhan. Karena semuanya sama kehilangan, semuanya sama menderita. Bukan oleh apa yang mereka anggap musuh selama ini. Melainkan oleh musuh baru yang mendadak muncul: gelombang tsunami 26 Desember.

Kenyataan baru ini membuktikan pada kita, bahwa perdamaian di Aceh, sebagaimana perdamaian di sleuruh dunia, adalah mungkin, dann tidak musykil. Permusuhan dan ketegangan sebetulnya bisa diatasi. Orang-orang bisa bekerja sama, dan hidup berdampingan, bahkan bahu membahu secara normal. Perbedaan politik, juga di kalangan masyarakat Indonesia di luar Aceh, sebetulnya bisa tidak penting, bisa disingkirkan. Pendek kata, kita sebetulnya bisa hidup normal sebagaimana layaknya umat manusia: tanpa permusuhan, tanpa kebencian, tanpa dendam.

Maka momentum persatuan dalam kemanusiaan ini harus dipegang oleh kita semua, dan sama sekali tidak boleh kita lepaskan. Inilah momentum rekonsiliasi bagi rakyat Aceh yang selama ini terpecah belah antara yang pro GAM dan pro RI. Inilah momentum terbaik bagi kita untuk menyingkirkan senjata, dan membiasakan lagi penyelesaian perbedaan melalui jalon dialog. Baik GAM maupun TNI, pemerintah, dan pimpinan GAM harus memenuhi panggilan perdamaian ini. Mereka harus menggunakan momentum ini untuk menyiapkan lagi pembicaraan perdamaian yang menyeluruh dan penyelesaian konflik Aceh yang berkepanjangan itu.

Kita tahu, bahwa akan selalu ada sejumlah kecil orang yang melihat perdamaian sebagai ancaman, yang ingin terus memelihara ketegangan dan merawat permusuhan. Sebagaimana orang-orang yang melepaskan tembakan terhadap para relawan di Kreung Raya kemarin. Tetapi kita tak boleh menjadikan aksi para pengecut itu sebagai alasan untuk tidak bekerja demi perdamaian menyeluruh.

Inilah momentum untuk rekonsiliasi sejati di Aceh. Kalau kita melepaskannya, kita telah nmengkhianati rakyat Aceh, dan mengkhianati penderitaan mereka. ***

Pembatasan Relawan yang Tak Masuk Akal

2005-01-13T08:57:00.000-08:00

Heran. Kita harus benar-benar merasa heran dengan cara pemerintah menangani kondisi darurat bencana tsunami di wilayah Nangroe Aceh Darussalam. Ketimbang mengoptimalkan tenaga bantuan yang terus mengalir ke sana, terutama bantuan internasional yang jelas-jelas dibutuhkan korban bencana, pemerintah Indonesia malah sibuk melakukan pembatasan. Status darurat sipil yang dituding sebagai biang keladi terlambatnya berita tentang Aceh muncul di dunia internasional, malah hendak dipaksakan berlaku kembali. Seolah-olah kondisi Aceh normal-normal saja. Seolah-olah kita tak butuh bantuan mereka sama sekali. Pemerintah tampaknya tak pernah belajar dari peristiwa dahsyat 19 hari lalu.

***

Selain mematok batas waktu hingga 26 Maret mendatang, pembatasan terhadap semua warga asing mulai diberlakukan. Menurut Kepala Staf Operasi Bakornas Penanggulangan Bencana Aceh Budi Atmadi Adiputro, semua warga negara asing, baik jurnalis, relawan, LSM, bahkan staf PBB, hanya bisa bergerak di Banda Aceh, Aceh Besar, dan Meulaboh.

Di luar tiga kota ini, mereka harus lapor ke posko Departemen Luar Negeri di pendapa gubernur. Saat melapor, warga asing harus memberitahukan secara rinci tujuan dan maksud kunjungannya. Tapi tunggu dulu. Laporan yang masuk ke Penguasa Darurat Sipil Daerah itu itu akan diperlakukan hanya sebagai permohonan. Tidak serta-merta disetujui. Kalau pun disetujui, mereka boleh pergi ke daerah tujuan dengan syarat harus didampingi personel TNI/Polri. Alasannya, untuk melindungi mereka dari ancaman Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

***

Lihatlah, betapa tak masuk akalnya aturan ini. Betapa tidak sensitifnya pemerintah terhadap kebutuhan korban bencana yang butuh uluran tangan segera, terutama di wilayah-wilayah yang belum tersentuh bantuan secara maksimal. Menangani distribusi bantuan saja tidak becus, lha kok sekarang malah mau menerapkan aturan birokrasi konyol yang hanya akan memperlambat gerak para relawan dan wartawan. Dan jangan lupa, masyarakat internasional yang selama ini ikut menyumbang pasti ingin tahu perkembangan kondisi di Aceh. Mereka pasti ingin tahu, digunakan untuk apa sumbangan yang sudah mereka berikan. Dan informasi itu tak akan mereka dapatkan secara memadai kalau gerak wartawan dibatasi aturan konyol ini.

Sungguh kita tak bisa mengerti logika apa yang berada di balik keluarnya keputusan itu. Para wartawan yang mengikuti konferensi pers di pendopo gubernur NAD itu langsung mengacungkan protes. Mereka membandingkan, bahkan liputan di Irak yang lebih berbahaya pun, tak ada aturan seperti yang mereka hadapi sekarang ini di Aceh. Mereka menolak meliput kalau harus didampingi aparat keamanan. Toh sejauh ini, belum ada satu kasus pun yang menimpa warga asing yang berkaitan dengan GAM.

***

Kalau idenya hanya ingin mengoordinasi bantuan yang selama ini kacau balau, pemerintah justru harus bisa menyediakan peta informasi lengkap yang berguna bagi para relawan untuk memutuskan kemana akan bergerak. Tapi, terus terang kita ragu birokrasi sipil dan militer Indonesia mampu menyediakan peta informasi lengkap yang memang diperlukan ini.

Pendataan memang perlu dan harus. Tapi jangan lantas mempersulit dengan meja-meja birokrasi yang sudah terbukti hanya memperlambat pekerjaan. Apalagi menerapkan berbagai pembatasan yang tak perlu. Para wartawan dan relawan asing, termasuk militer asing, sudah berpengalaman dengan keadaan pasca bencana di negara-negara lain. Mereka tahu apa yang harus mereka kerjakan. Justru kalau hendak bikin pendataan, sebaiknya pemerintah dan tentara Indonesia lah yang harus pro-aktif mendatangi mereka. Bukan sebaliknya, menyuruh mereka balik ke pendopo gubernur ketika harus bergerak di luar Banda Aceh.

Sekali lagi kita ingatkan, skala kerusakan akibat tsunami yang terjadi di wilayah Nangroe Aceh Darussalam sangat luar biasa. Kita jelas butuh relawan asing, baik sipil maupun militer. Juga kehadiran wartawan asing, agar Aceh tak lagi menjadi wilayah terisolasi. Sudah jelas pemerintah tak akan pernah mampu menangani bencana ini sendirian. Selain ketrampilan dan teknologi yang terbatas, potensi korupsi bantuan selalu terbuka. Kalau soal ini, kita memang sudah terbukti sangat berpengalaman.

Syak Wasangka Bantuan Asing

2005-01-12T08:59:00.000-08:00

Sebuah gejala aneh berkembang menyangkut situasi Aceh yang menderita hebat oleh bencana Tsunami 26 Desember. Yakni munculnya sikap anti asing dengan berbagai bentuknya. Ini berkaitan dengan kehadiran ribuan tentara dan relawan dari berbagai negara, dalam operasi kemanusiaan di Aceh.

Sikap anti asing itu muncul antara lain dari PArtai KEadilan Sejahtera (PKS), melalui presidennya, Tifatul Sembiring, dan salah satu tokoh seniornya yang juha bekas perwira militer, Suripto. Keduanya mencurigai bahwa tentara-tentara asing itu memiliki agenda terselubung di Aceh, terutama menyangkut penguasaan kekayaan alam Aceh. Ada pula yang mengatakan bahwa keadaan ini memungkinkan kekuatan internasional untuk menjalin kontak dan mendukung operasi Gerakan Aceh Merdeka.

Tetapi sebetulnya seluruh prasangka buruk itu tak perlu muncul. Karena faktanya, tentara dan realwan asing itu hadir sepenuhnya untuk operasi kemanusiaan dalam cara kerja yang transparan dan akuntabel. Salah satu yang harus dicatat, kendati berseragam tentara, mereka hadir tanpa senjata dan peralatan tempur sama sekali. Yang mereka bawa dan berikan, adalah peralatan-peralatan angkut untuk medan berat, seperti helikopter, kendaraan berat, dan berbagai peralatan yang digunakan untuk menyalurkan bantuan ke berbagai tempat tak terjangkau. Juga berbagai peralatan bantaun darurat. Seperti alat pembersih air, misalnya. Yang benar-beanr vital dalam kondisi Aceh sekarang, yang penuh lumpur, dan sumber-sumber airnya tercemar hebat.

Tentara-tentara asing dan satuan-satuan khusus lain -seperti hansip Prancis-juga sangat berperan dalam operasi Pencarian dan penyeleamatan atau Search and Rescue -SAR, penanganan kondisi darurat, pembangunan instalasi-instalasi darurat seperti sanitasi dll. Juga penanganan mayat-mayat dan para korban luka dan sakit, dan lain-lain.

Operasi kemanusiaan seperti itu memang merupakan salah satu keahlian tentara asing itu. Mereka sangat terlatih di bidang itu, dan sangat berpengalaman dengan berbagai operasi sejenis di berbagai lokasi bencana di seluruh dunia. Jadi sama sekali tak ada yang perlu dikuatirkan dari kehadiran tentara, apalagi relawan asing itu. Kita tidak usah termakan oleh berbagai kecurigaan itu. Lebih-lebih lagi, sebagian kecurigaan itu dasarnya hanyalah teori konspirasi dan prasangka-prasangka primordial belaka.

Kita sepatutnya bahkan berterima kasih kepada seluruh bantuan asing itu. Karena nyatanya kita tidak mampu menangani musibah spektakuler ini sendirian. Dari segi apapun, baik dana, peralatan, maupun keahlian, kita memang sangat membutuhkan tentara dan relawan asing itu dalam menghadapi situasi ndarurat kemaanusiaan nyang begitu hebat di Aceh dan Nias sekarang ini. Bukanlah merupakan hal yang pantas jika kita justru sibuk dengan prasangka, dan upaya mencari m otif-motif terselubung masyarakat internasional. Karena jika urusannya motif terselubung, maka kecurigaan yang sama juga bisa dilontarkan terhadap berbagai organisasi serta badan lokal yang melibatkan diri di Aceh. Nyatanya, berbagai partai, organisasi masa, dan politikus, sebagian di antaranya punya reputasi buruk sejak masa Soeharto, juga ambil bagian, bahkan dengan atribut partai dan organisasinya masing-masing. Mereka ini bahkan lebih gampang diidentifikasi maksud terselubung serta agenda politiknya.

Kehadiran tentara-tentara asing itu justru harusnya kita manfaatkan untuk melakukan semacam alih keahlian untuk tentara kita. Kita tahu, tentara Indonesia pun pun seharusnya mendapat pelatihan khusus dalam menangani bencana dengan segala urusannya. Masalahnya, tentara kita selama ini lebih banyak disibukan dengan berbagai urusan lain. Misalnya operasi tempur dan pemberantasan gerakan rakyat, misalnya. Sehingga keahlian mereka dalam operasi penyelamatan jadi terabaikan. Nah, kehadiran tentara asing dalam operasi kemanusiaan di Aceh sekarang ini, seharusnya kita manfaatkan untuk alih pengetahuan dan keahlian bagi tentara Indonesia. Agar di masa depan, TNI justru dikenal kepeloporannya dalam operasi kemanusiaan semacam itu: dalam penyelamatan dan pencarian, dalam pembangunan instalasi dan fasilitas-fasilitas vital darurat untuk rakyat korban bencana. Sehingga TNI memperoleh wajah lain, yang ramah dan penuh pertolongan. Sesuatu yang jauh dari citranya selama ini, yang lebih lekat dengan penggunaan kekerasan dan hak istimewa. Bahkan penghambat hak-hak masyarakat sipil.***

Memikirkan Masa Depan Anak Aceh

2005-01-10T09:00:00.000-08:00

Menginjak hari ke-16 bencana tsunami di Nangroe Aceh Darussalam dan Sumatra Utara, penanganan darurat operasi penyelamatan dan evakuasi korban masih terus berjalan. Kondisi darurat di Kota Banda Aceh mungkin relatif sudah berhasil ditangani, baik masalah evakuasi jenazah maupun penyediaan infrastruktur vital. Meski semua masih dalam keadaan minim. Sebagian tanda-tanda kehidupan mulai bangkit, seperti munculnya pasar yang menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari.

Hingga hari ini jumlah korban tewas akibat tersapu gelombang tsunami sudah menembus angka di atas 100 ribu jiwa. Sedangkan jumlah pengungsi yang terdata mencapai 700-an ribu jiwa. Angka-angka ini pasti jauh lebih rendah dari keadaan yang sebenarnya mengingat belum semua kawasan yang dilanda bencana bisa ditembus hingga hari ini. Hancurnya fasilitas komunikasi dan terputusnya akses jalan darat menjadi penyebab utama sulitnya mendapatkan data secara akurat. Ini masih ditambah amburadulnya koordinasi, baik di tingkat pusat maupun di lokasi bencana sendiri.

Dalam situasi seperti ini, yang harus menjadi prioritas sekarang adalah menyelamatkan mereka yang masih hidup. Karena sungguh tipis harapan, mereka yang dikategorikan hilang bisa bertahan hidup tanpa bantuan dari luar. Dan di antara mereka yang selamat, anak-anak korban bencana wajib menduduki peringkat paling atas untuk diselamatkan masa depannya.

Tapi sejak awal harus kita ingatkan, penyelamatan masa depan anak-anak korban bencana bukan berarti adopsi. Isu adopsi sempat merembet kemana-mana sejak pekan lalu, mulai dari isu perdagangan anak hingga sentimen keagamaan. Yang terakhir ini tampaknya sengaja diembuskan kelompok tertentu karena kita tak pernah menemukan faktanya di lapangan. Relawan yang membantu penanganan kondisi darurat, khususnya di Nangroe Aceh Darussalam, datang dari berbagai lapisan dan bermacam latar belakang etnis dan agama. Dan sejauh ini, kita melihat mereka memang bekerja hanya di atas landasan kerja kemanusiaan. Tidak lebih tidak kurang.

Desain penyelamatan anak-anak Aceh, lebih dari apa pun, sudah harus tersedia konsepnya sejak sekarang. Di tangan mereka lah masa depan rakyat Aceh kelak ditentukan. Menyelamatkan anak-anak korban bencana ini bukan berarti harus membawa mereka keluar dari wilayah Aceh. Karena ini hanya akan mencabut mereka dari akar budayanya sendiri. Proses pendidikan yang lebih bersandar pada akar budaya dan lingkungan sendiri jauh lebih berharga bagi masa depan anak-anak ini. Dan itu sepenuhnya harus menjadi tanggungjawab negara.

Bencana dahsyat gempa dan tsunami ini pasti membekas kuat di benak anak-anak itu. Trauma ini tak mudah dihilangkan. Butuh proses penyembuhan atau healing yang jangka waktunya sangat tergantung kondisi psikologis masing-masing anak. Justru itu, penanganan anak-anak korban bencana harus berbeda dengan teman-teman sebayanya di luar wilayah bencana. Desain inilah yang kita tunggu dari pakar lintas disiplin ilmu, yang hasilnya semoga bisa dirangkum dengan cemerlang oleh Departemen Pendidikan Nasional.

Proses belajar-mengajar dalam keadaan darurat yang kini sudah mulai dilangsungkan di beberapa wilayah pengungsian merupakan langkah awal yang baik agar mereka bisa segera bangkit dari trauma. Tapi itu saja tak cukup. Dana besar yang berhasil digalang pemerintah, baik dari dalam negeri maupun internasional, sebagian harus diinvestasikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan anak-anak korban bencana.

Jangan sampai masa depan anak-anak ini hilang akibat penanganan yang keliru. Jangan sampai mereka menjadi generasi yang hilang. Lebih-lebih, jangan sampai masa depan mereka menjadi korban akibat dana yang mestinya disediakan untuk mereka, habis dikorupsi. Kita semua wajib menyelamatkan anak-anak itu.

Jangan Gengsi Minta Penghapusan Utang

2005-01-06T09:02:00.000-08:00

Bicara utang sesungguhnya bukan topik menarik. Tidak enak sama sekali. Lebih-lebih bagi pihak yang disebut pengutang. Terlambat bayar utang jadi masalah, bayar tepat waktu pun bisa jadi problem – apalagi kalau harus mengorbankan kepentingan sendiri yang lebih mendesak.

Hanya soal utang, tapi lihatlah saat ini Indonesia menjadi sorotan dunia internasional. Hari ini sebuah konferensi khusus tingkat tinggi negara-negara ASEAN plus negara-negara pengutang digelar di Jakarta. Sekjen PBB Kofi Annan pun merasa perlu datang langsung ke konferensi sini. Disebut konferensi khusus karena diadakan dalam situasi yang mendesak, setelah sebagian negara-negara ASEAN ini dihajar badai tsunami. Kerusakan akibat badai tsunami yang berjumlah miliaran dolar AS sudah menghadang di depan mata. Dari mana dan bagaimana mengatasi keadaan itu, soal inilah yang membayang-bayangi dan harus dibicarakan dalam forum ini.

Bantuan internasional memang mengalir spontan ke negara-negara korban tsunami, termasuk Indonesia. Tapi bantuan spontan ini terbatas, baik dari sisi jumlah maupun jangka waktunya. Indonesia yang menduduki peringkat atas dari sisi korban jiwa yang diperkirakan mencapai lebih dari seratus ribu orang, harus bertindak lebih terencana dalam beberapa bulan dan beberapa tahun mendatang. Dan semua itu butuh duit yang tidak sedikit. Angka kasar rekonstruksi dan rehabilitasi kawasan Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara yang jadi korban gempa diperkirakan mencapai sekitar sepuluh triliun rupiah. Padahal selain mengatasi bencana,, masih banyak soal lain yang harus diselesaikan Jakarta secara nasional.

Dari mana duit sebesar itu didapat? Tentu harus dari kocek negara. Tapi benarkah kocek negara sekarang ini ada isinya, itulah pertanyaan besar. Karena sesungguhnya isi kantong negara tercinta ini sebagian berasal dari utang turun-temurun yang harus dibayar pokok dan bunganya setiap tahun. Jumlah utang pokok dan bunga yang harus dibayar ini bahkan tak jarang seperti balapan mobil atau motor. Saling berkejaran.

Itu sebab konferensi khusus para pemimpin ASEAN yang juga dihadiri para pemimpin negara-negara kaya seperti AS, beberapa Eropa, Australia dan Jepang menjadi sangat penting. Konferensi khusus ini harus bisa dimanfaatkan pemerintah Indonesia seoptimal mungkin menggalang dukungan internasional, termasuk di dalamnya bicara soal utang luar negeri yang masih menggunung jumlahnya.

Isu soal utang ini pertama kali muncul dari pemerintah Jerman yang bereaksi cepat mengajukan gagasan moratorium bagi negara-negara pengutang yang tertimpa bencana tsunami. Gagasan moratorium atau penangguhan pembayaran utang ini lantas bergayung-sambut dari negara-negara pemberi utang lainnya seperti Kanada, Prancis, AS, Italia dan lain-lain. Meski belum begitu jelas bagaimana skema moratorium itu akan dijalankan, satu catatan harus diberikan: ini adalah gagasan simpatik yang harus dihargai.

Sayangnya pemerintah Indonesia sendiri tampak malu-malu. Bahkan terkesan sok gengsi. Padahal jelas-jelas kita lagi kesulitan uang. Utang luar negeri kita pada 2003, baik swasta maupun pemerintah, mencapai lebih dari Rp 200 triliun. Pada tahun 2005 ini, pemerintah sudah menganggarkan hampir Rp 72 triliun untuk membayar utang. Jumlah ini terdiri dari pembayaran cicilan pokok sebesar hampir Rp 47 triliun dan bunga sebesar Rp 25 triliun. Sungguh mencekik leher! Apalagi di tengah kondisi darurat akibat serangan tsunami.

Dalam hitungan anggota Komisi XI DPR RI Drajat Wibowo, jumlah cicilan utang kita tahun ini berarti 2,8 kali pengeluaran untuk sektor pendidikan, 10,6 kali pengeluaran untuk sektor kesehatan. Bahkan hampir 120 kali pengeluaran untuk sektor ketenagakerjaan. Bayangkan!

Melihat kondisi objektif seperti ini, sungguh tak beralasan kalau pemerintah masih sok tahan gengsi. Indonesia memang negara miskin, meski katanya kekayaan alamnya melimpah ruah. Perekonomian Indonesia memang amburadul karena sejak puluhan tahun lampau dikangkangi pemimpin dan birokrasi yang tingkat korupsinya sudah begitu menjijikkan! Mau bilang apa lagi, kita memang miskin kok!

Kita jelas butuh keringanan pembayaran utang itu. Bahkan kalau perlu mengajukan penghapusan utang, entah berupa pengalihan program pembangunan atau apa pun bentuknya. Yang penting kompensasi itu harus diarahkan untuk kemaslahatan publik dengan akuntabilitas yang tinggi. Bisa dipertanggungjawabkan. Tak perlu gengsi-gengsian! Karena sejak kita dihantam berbagai krisis, gengsi itu sudah selayaknya dibuang ke laut.

Berlomba dengan Waktu, dan Kini dengan Pasar

2005-01-05T09:03:00.000-08:00

Selama hampir dua minggu ini, sejak 26 Desember, kita berlomba dengan waktu dalam memberikan bantuan terhadap korban Tsunami di Aceh dan Nias. Dalam waktu singkat, terkumpul puluhan ribu ton makanan dan obat-obatan, ratusan juta hingga puluhan milyar dana segar. Tetapi pasokan dana dan barang yang sangat dibutuhkan korban Tsunami di Aceh dan Nias itu berhadapan dengan kendala distribusi.

Sebagian besar sumbangan dalam bentuk barang, sempat menggunung di berbagai titik. Terutama bandara dan pelabuhan. Baik di Jakarta, Medan, maupun Banda Aceh. Gara-garanya, kita tahu, adalah masalah transportasi. Pertama, terbatasnya alat angkut dari Jakarta dan Medan menuju Aceh. Kedua lebih terbatasnya lagi alat angkut dari banda Aceh ke berbagai lokasi korban. Khusus di Aceh, terbatasnya alat angkut ini ditambah lagi dengan minimnya bahan bakar, serta hancurnya infrastruktur. Tidak banyak jalan yang bisa dilalui kendaraan. Baik karena jalannya hancur berantakan, juga karena jalannya tertutup gunungan macam-macam sampah, rongsokan, serta benda apa saja yang waktu itu disapu dan diporak-porandakan gelombang tsunami raksasa. Plus lumpur, genangan air, dan mayat puluhan ribu manusia serta bangkai binatang yang bergeletakan tak tgerurus. Sehingga untuk beberapa tempat, sampai sekarang distribusi bantuan lewat udara adalah satu-satunya cara yang mungkin.

Seluruh upaya bantuan, harus berlomba dengan waktu. Sebagian dari korban dipastikan tewas karena tidak berhasil memperoleh bantuan pada waktunya. Terutama yang terluka akibat Tsunami. Juga yang kemudian menderita penyakit yang biasa berkecamuk mengikuti suatu bencana, akibat udara dan air tercemar, serta terbatasnya pangan.
Makin hari, kendala distribusi makin teratasi. Itu berkat prakarsa berbagai lembaga swadaya, dan komunitas internasional. Lebih-lebih setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan perhatian yang lebih khusus. Berbagai negara Barat mengirimkan peralatan-peralatan angkut seperti helikopter, pesawat, dan kendaraan medan berat, juga peralatan berat untuk membersihkan jalan dan infrastruktur lainnya.

Tetapi kini, muncul perkembangan baru, khususnya di banda Aceh. Kehidupan di ibu kota Nangroe Aceh Darussalam itu berangsur-angsur dipulihkan, dan muncullah pemandangan yang sudah tak terlihat sejak 26 desember: yakni kegiatan jual beli, alias pasar. Di beberapa tempat di Banda Aceh, mulai muncul pedagang yang menjual berbagai makanan sehari-hari, seperti daging ayam, telur, mie instan dan lain-lain. Dan harganya gila-gilaan, mendekati dua kali lipat dari harga normal. Alasannya, tentu saja karena kelangkaan, dan kesulitan angkutan.

Kembalinya pasar mestinya merupakan pertanda baik bagi pulihnya kehidupan di area bencana. Masalahnya, terdapat puluhan, hingga jutaan ton bantuan makanan yang dikumpulkan ribuan kalangan untuk dibagikan pada seluruh penduduk Aceh, yang menjadi korban malapetaka ini. Juga dana puluhan milyar dari dalam negeri, serta milyaran dolar dari komunitas internasional. Seakan-akan, seluruh stok makanan dan obat-obatan bantuan itu sekarang harus berlomba dengan pasar. Itupun pasar yang tidak normal, yang harganya mencekik. Memang, beberapa yang ditawarkan pasar itu adalah makanan segar yang tidak mungkin diperoleh dari para pengumpul bantuan, karena bukan makanan yang awet disimpan. Misalnya telur, ayam dan sayuran. Tetapi tetap saja, munculnya pasar ini seperti merupakan pertanda akan adanya masalah besar dalam penyaluran bantuan. Bahwa pasar bekerja lebih cepat ketimbang bantuan dari berbagai lembaga. Dan ini merupakan sebuah tamparan bagi seluruh upaya bantuan berbagai kalangan masyarakat
selama ini.

Satu hal lagi tentang pasar: kita harus memastikan bahwa tidak ada satupun barang yang dijual di pasar itu yang berasal dari bantuan yang diselewengkan. Praktek pencurian makanan bantuan, untuk dijual di pasar, merupakan praktek jahat dan memalukan yang tidak boleh lagi terjadi.

Kita tentu tak bisa menyalahkan para pedagang yang bermunculan di Banda Aceh. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah bekerja lebih keras dan lebih efisien agar segala bantuan itu sampai secpatnya kepada yang membutuhkan. Jangan sampai pasar datang duluan kepada mereka. Jangan sampai mereka menjual apa saja yang tersisa untuk bisa membeli makanan dari para pedagang dengan harga tak masuk akal, hanya karena kita tidak gagal menjangkau mereka secepatnya.
Saudara, sesudah berlomba dengan waktu, upaya-upaya bantuan terhadap korban Tsunami di Aceh dan Nias kini harus pula berlomba dengan pasar. ***